Pasuruan meri.co.id.Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat berdampak pada berbagai program di daerah, termasuk proyek perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan.
Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah rumah yang diperbaiki tahun ini mengalami penurunan drastis, dari 500 unit menjadi hanya 75 unit. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pasuruan, Eko Bagus Wicaksono, menjelaskan bahwa proyek perbaikan RTLH tahun ini diprioritaskan untuk pengembangan Kecamatan Bangil sebagai ibu kota kabupaten. Sisanya tersebar di Kecamatan Beji, Rembang, Sukorejo, dan Gempol.
“Sebagian besar rumah yang diperbaiki berada di Kecamatan Bangil, sedangkan lainnya tersebar di Beji, Rembang, Sukorejo, dan Gempol,” ujar Eko saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (18/3/2025) pagi.
Setiap rumah yang masuk dalam program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 20 juta, dengan rincian Rp 16,5 juta untuk pembelian material dan Rp 3,5 juta untuk upah pekerja. Rencana pelaksanaan proyek ini dijadwalkan pada Mei mendatang.
“Anggaran per rumah tahun ini naik Rp 5 juta dibanding tahun lalu, dari Rp 15 juta menjadi Rp 20 juta. Insya Allah, pelaksanaan proyek akan dimulai pada Mei,” tambahnya.
Meski demikian, dengan hanya 75 unit yang diperbaiki tahun ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih memiliki tugas besar untuk merehabilitasi sekitar 8.200 RTLH. Dalam lima tahun terakhir, sejak 2019 hingga 2024, Pemkab Pasuruan telah memperbaiki lebih dari 14.000 rumah.
Eko pun berharap anggaran untuk program ini dapat kembali normal di tahun mendatang sehingga jumlah rumah yang direhabilitasi bisa bertambah. “Mudah-mudahan tahun depan sudah kembali normal,” tutupnya.(*/red)