LAMONGAN, MeRI.CO.ID – Sekelompok masyarakat di Lamongan menggelar aksi demonstrasi, menyoal bantuan dari pemerintah lewat Dinas Sosial (Dinsos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Aksi massa dari sejumlah perwakilan, termasuk perwakilan tukang becak demo di depan Kantor Dinsos Lamongan, di Jalan Kusuma Bangsa, Rabu (1/2/2023).
Perwakilan massa berorasi bergantian dan menutup jalan Kusuma Bangsa hingga hampir 30 menit.
Karena massa konsentrasi menutup jalan, semua arus kendaraan dialihkan. Penguna jalan dari Jalan Sunan Giri, baik dari arah selatan maupun utara harus mengambil arah ke Jalan Kusuma Bangsa ke timur.
Puluhan anggota Polisi juga disiagakan di perempatan jalan timur Kantor Dinsos Lamongan untuk mengatur arus Lalin.
Sementara itu, sejumlah perwakilan massa akhirnya diterima Kepala Dinsos Lamongan, Hamdani Azahari dan Sekretaris Dinsos, Margono.
Perwakilan massa, Miftah Zaini menyampaikan, masih adanya ketimpangan karena ada sebagian bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Ada yang miskin tidak dapat bantuan, sementara banyak orang kaya malah mendapat bantuan. Ini tidak terjadi banyak di beberapa desa, ” kata Miftah.
Perwakilan lainnya, menyampaikan adanya penerima ganda, ” katanya.
Para perwakilan massa minta, agar Dinsos memverifikasi data kembali. Dengan harapan, bantuan itu diterima pada yang berhak sesuai dengan aturan yang benar.
Massa juga menanyakan dana cukai sekitar Rp 21 miliar yang dipercayakan ke Dinsos Lamongan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak.
Beberapa perwakilan massa bergantian menyampaikan aspirasinya yang senada, dengan bukti temuannya di lapangan.
Massa mengaku prihatin dengan dugaan ketimpangan di antara para penerima bantuan, baik itu PKH maupun bantuan lain yang penyalurannya lewat Dinsos.
Kepala Dinsos Lamongan, Hamdani menyampaikan apa yang dilakukan Dinsos sudah sesuai dengan prosedur.
Demo massa itu, dinilai Hamdani, merupakan dinamika demokrasi. Mereka membawa aspirasi yang terjadi di masyarakat bawah.
“Yang itu boleh-boleh saja mereka memperjuangkan, tetangga-tetangga mereka yang rumahnya bagus masih mendapat bantuan. Juga ada beberapa isu, artinya mereka yang kurang mengetahui sebenarnya tentang dana cukai dan cara penyaluran.
“Verifikasinya ya kami jelaskan ke mereka, bahwa Dinsos tugasnya verifikasi data masyarakat yang mendapat bantuan itu, ” ungkapnya.
Yang kedua, tugas Dinsos monitoring penerima bantuan. Usulan dari bawah desa, kemudian diketahui kecamatan dan disampaikan ke Bank Jatim.
Kemudian pembayaran secara akun di kecamatan-kecamatan, mereka menerima sendiri-sendiri kemudian yang sakit bisa membuat surat kuasa.
Jika ada yang pindah keluar kota atau pindah domisili dan dana bantuan tidak diambil, maka otomatis kembali ke negara.
Hamdani memastikan tidak ada uang yang parkir di Dinsos. Pencairannya melalui bank yang langsung ke penerima.
Bahkan Hamdani minta para pendemo melapor ke Dinsos jika ada yang bermain-main dengan bantuan untuk warga miskin. (red/tnc)