Pasuruan Meri.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menunjukkan komitmennya sebagai legislator yang pro-rakyat. Dalam Rapat Paripurna IV, Selasa, 11 November 2026, DPRD bersama Bupati Pasuruan resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dua Raperda tersebut adalah 1) Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 2) Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Persetujuan bersama ini bukanlah proses instan. Melainkan buah dari dinamika pembahasan yang intensif, konstruktif, dan cermat antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Bupati Pasuruan dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD.
“Persetujuan bersama pada hari ini adalah buah kerja keras kita semua, sekaligus bukti komitmen DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan fungsi legislasi demi lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas,” tegas Bupati di hadapan Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat.
Bupati juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Pansus dan Bapemperda.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD, khususnya para Anggota Panitia Khusus dan Anggota Bapemperda yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga kedua rancangan ini dapat disetujui bersama. Seluruh masukan, catatan kritis, dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya.
Peran kritis DPRD melalui Pansus terlihat jelas dalam penyempurnaan Raperda Pajak dan Retribusi. Hasil kajian Pansus menghasilkan kebijakan yang jauh lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil:
1. PBB-P2 Berjenjang: Usulan Pansus untuk membuat tarif berjenjang diterima. Semakin kecil NJOP, semakin kecil tarif. Tidak lagi memukul rata.
2. Tarif Khusus Lahan Pangan dan Ternak: Ini adalah bentuk keberpihakan hasil perjuangan dewan untuk petani. Lahan produksi pangan dan ternak mendapat tarif khusus lebih rendah demi menjaga ketahanan pangan.
3. Kepatuhan Humanis dan Berkeadilan: Pansus mendorong sistem pelaporan berkala yang tertib, namun tetap memberikan toleransi jika terjadi keadaan kahar seperti bencana alam.
4. Retribusi Lebih Transparan: Tarif pelayanan kebersihan, pemanfaatan aset daerah, tempat rekreasi dan perizinan ditata ulang agar lebih wajar dan sebanding dengan layanan.
5. Kesehatan Tanpa Diskriminasi Kelas: Ini terobosan paling pro-rakyat dari hasil pembahasan DPRD. Tarif pelayanan kesehatan tidak dibedakan per kelas perawatan. Semua warga, baik kelas 1, 2, maupun 3, mendapat perhitungan jasa yang sama, agar tidak ada warga yang kesulitan berobat karena biaya.
Untuk Raperda Penyertaan Modal, DPRD juga sangat teliti. DPRD menyetujui penambahan modal untuk 4 BUMD Strategis: PT. BPR Jatim, PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda), Perumda Air Minum Giri Nawatirta, dan PT. Pasuruan Lestari Jaya (Perseroda).
Namun, DPRD memberikan catatan kritis yang tegas, yang diamini Bupati.
DPRD mewajibkan penyaluran modal dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah (APBD) dan yang paling penting, prestasi kinerja dan kesehatan keuangan masing-masing BUMD. Setiap pencairan wajib didahului kajian analisis investasi dan rencana bisnis yang matang.
“Untuk penyertaan modal akan kami pastikan tata kelola perusahaan senantiasa diperbaiki, efisiensi ditingkatkan, serta kontribusi dividen dimaksimalkan demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Pasuruan,” janji Bupati menanggapi rekomendasi DPRD.
Dengan disahkannya dua Raperda ini, kerja sama harmonis antara Eksekutif dan Legislatif yang telah terjalin dengan baik diharapkan dapat terus ditingkatkan. DPRD telah menjalankan perannya sebagai penyambung (*/red)