BLITAR, MeRI.CO.ID – MUSIM Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di Kabupaten Blitar tahun ini dinilai masih belum maksimal.

Hal ini disebabkan ratusan sekolah yang ada di Bumi Penataran in masih mengalami kekurangan pagu rombongan belajar (rombel).

Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, ada sekitar 400 sekolah dasar di Bumi Penataran yang kekurangan siswa dalam PPDB tahun ajaran 2023/2024 ini. Jumlah tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan total SD Negeri yang ada di Bumi Penataran yakni 673.

Kekurangan pagu rombongan belajar (Rombel) tidak hanya terjadi tingkat sekolah dasar (SD), namun juga di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari 43 SMP Negeri yang ada terdapat 16 sekolah yang minim pendaftar.

Rata-rata kekurangan yang terjadi di setiap rombel ada adalah 4 siswa. Jika pagu setiap sekolah mencapai 32 siswa namun pada kenyataannya rata-rata rombongan belajar hanya 28 orang.

“Ini sudah terasa sejak 5-10 tahun terakhir. Banyak teman-teman mendirikan lembaga pendidikan swasta atau yayasan,” kata Kepala Dindik Kabupaten Blitar Adi Andaka, Selasa (04/07/23).

Mengenai penyebab Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menyebut, ada pergeseran minat orang tua untuk menyekolahkan anak di SD atau SMP Negeri. Menurutnya saat ini para wali murid cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis agama.

Terkait zonasi Dindik Kabupaten Blitar mengklaim bukan menjadi penyebab kurangnya pagu rombel di setiap sekolah. Meskipun pada kenyataannya sekolah yang mengalami kekurangan rombel berada di pesisir atau pinggiran Kabupaten Blitar.

“Kami dorong guru-guru lembaga negeri mengubah atau keluar dari zona nyaman. Karena selama ini terlalu nyaman, harusnya lebih mengerti keinginan masyarakat,” lanjut dia.

Dampak kekurangan siswa itu membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mewacanakan rencana regrouping atau peleburan. Itu untuk mengoptimalkan kegiatan belajar siswa dan potensi sekolah.

Tetapi, peleburan itu tak bisa langsung direalisasi lantaran dinas perlu melakukan kajian dahulu. Itu terkait problematika sekolah selama berdiri.

Sebetulnya pada tahun lalu Pemkab Blitar telah mendata sekitar 14 lembaga SD yang masuk target regrouping. Penyebab utamanya lantaran kurang dilirik saat momen PPDB. Namun hingga kini hanya ada 2 sekolah saja yang setuju untuk dilakukan regrouping.

“Rencana buat kajian dulu, mana SD yang harus dipertahankan atau tidak mungkin lanjut. Itu biar tahu permasalahan sebenarnya dan solusinya bagaimana,” imbuhya.

Permasalahan kekurangan siswa ini sebetulnya telah terjadi sejak 5 hingga 10 tahun belakangan. Banyaknya sekolah yang kekurangan siswa membuat sistem pembelajaran berjalan kurang efektif, baik dari sisi biaya maupun kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan pada tahun ini terdapat sebanyak 9.145 peserta didik baru yang mendaftar di SD negeri. Sementara yang masuk ke jenjang SMP, tercatat sebanyak 10.886 peserta didik baru.

“Ini sudah terasa sejak 5-10 tahun terakhir. Banyak teman-teman mendirikan lembaga pendidikan swasta atau yayasan,” pungkasnya. (*/red)