JAKARTA, MeRI.CO.ID – KASUS tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diduga ancam bunuh warga Muhammadiyah ternyata mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno.
Eddy Soeparno mengatakan, ancaman yang dilakukan ASN BRIN tersebut kepada warga Muhammadiyah tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
Merespons ancaman itu, Eddy Soeparno mengatakan Komisi VII DPR RI akan memanggil BRIN untuk meminta penjelasan yang lebih lanjut terkait ancaman oknum peneliti BRIN bunuh warga Muhammadiyah.
“Komisi VII DPR RI segera memanggil BRIN di masa sidang setelah lebaran ini untuk meminta penjelasan terkait ancaman pembunuhan dan sikap intoleran terhadap warga Muhammadiyah ini,” kata Eddy, keterangan tertulis dikutip HarianHaluan.com Kamis 27 April 2023.
Eddy meminta BRIN untuk menindak tegas ASN BRIN berinisial APH. Oknum peneliti tersebut diduga mengancam warga Muhammadiyah melalui sosial media.
“Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membidangi (bermitra) BRIN, saya mendesak adanya tindakan tegas dari BRIN terhadap ASN yang diduga mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah itu. Ancaman seperti itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” imbuhnya.
Lebih lanjut, politikus Fraksi PAN itu mengatakan, meski oknum tersebut telah meminta maaf, BRIN harus memberikan tindakan tegas. Ancaman pembunuhan bukanlah hal yang dapat ditolerir terlebih keluar dari orang intelektual.
“Ancaman pembunuhan itu meresahkan dan melukai warga Muhammadiyah. Walaupun sudah ada permintaan maaf dari yang bersangkutan, sebagai pimpinan di Komisi VII DPR saya tetap meminta Kepala BRIN sebagai mitra kami untuk menindak tegas ASN tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Eddy menyayangkan pernyataan Prof Thomas Djamaludin soal Muhammadiyah. Menurutnya, pernyataan yang bermakna intoleran sangat tidak patut untuk dikemukakan.
“Kalau kita lihat tangkapan layar pernyataan di Facebook itu, Prof Thomas Djamaludin kembali mengungkit soal Muhammadiyah yang tidak patuh pada pemerintah. Tidak pantas bagi seorang intelektual di lembaga intelektual mengeluarkan pernyataan yang justru terkesan intoleran,” tegasnya. (*/red)