Pasuruan, Meri.co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Transparansi Pilkada (Gertap) melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan terkait permasalahan Pilkada Pasuruan, pada Rabu (11/9) siang
Dalam orasinya para perwakilan pendemo menyoroti kinerja Bawaslu agar tegak lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama temuan-temuan pelanggaran sebelum penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada Pasuruan.
Tidak hanya Bawaslu yang menjadi sorotan dalam kinerjanya, melainkan para Aparatur Penegak Hukum (APH) perlu dipertanyakan kenetralannya dalam menjaga Pilkada damai dan jujur.
Lujeng Sudarto salah satu koordinator aksi menyampaikan, aksi ini tidak ada titipan dari siapapun melainkan kecintaan terhadap Kabupaten Pasuruan agar menciptakan pemimpin yang baik, tidak mementingkan golongan melainkan masyarakatnya.
“Ini sebagai bukti bawah semua cinta Kabupaten Pasuruan dengan menekan kinerja Bawaslu dalam melakukan tindakan pelanggaran,” kata Lujeng, usai melakukan pertemuan dengan Bawaslu.
Dirinya juga menambahkan dalam temuan Bawaslu ada pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa yang melakukan kontrak politik, hal ini menjadi sorotan hanya kalangan tertentu yang diperhatikan bukannya mensejahterakan masyarakatnya.
“Bawaslu sudah menemukan pelanggaran awal sebelum pilkada belangsung yaitu kontrak politik perangkat desa, seharusnya dengan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Arie Yoenianto menjelaskan dengan kedatangan para pegiat sosial sangat mensupport kinerja Bawaslu, dengan pelanggaran pilkada yang ditangani saat ini sudah di rekomendasikan ke Pj Bupati Pasuruan.
“Kita terimah apa yang menjadi temuan masyarakat, temuan pelanggaran Bawaslu sudah kita rekomendasi ke Pj Bupati,” ucap Arie.
Arie juga menyampaikan dengan dukungan semua lapisan masyarakat ikut dalam pengawasan Pilkada, sangat kita apresiasi dengan peran masyarakat yang sangat dibutuhkan informasinya untuk temuan pelanggaran yang terjadi.
“Kita apresiasi ikut serta dalam pengawasan jalannya Pilkada, agar pencegahan sejak dini pelanggaran tidak terjadi dimasyarakat,” tutupnya.